Rabu, 04 Januari 2012

DALIH PEMBUNUHAN MASAL PKI DI INDONESIA


DALIH PEMBUNUHAN MASAL 







SANG REVOLUSIONER SEJATI

DALIH PEMBUNUHAN MASAL DI NEGERI INDONESIA


SEKAPUR SIRIH
Saya mulai menulis tentang Gerakan 30 September saat menjadi penerima beasiswa pascadoktoral Rockefeller Foundation di Institute of International Studies di University of California-Berkeley, sebagaibagian dari Communities in Contention Program pada 2001-2002. Terimakasih kepada direktur lembaga, Michael Watts, yang telah memberikan saya suasana yang demikian hidup untuk belajar. Joseph Nevins adalah pembaca rumusan-rumusan awal pandangan saya. Kritiknya yang tajam pada saat makan siang di kafe-kafe di Berkeley menyadarkan saya bahwa menulis tentang Gerakan 30 September dalam bentuk karangan jurnal singkat tidak memadai untuk mengurai keruwetan-keruwetannya. Ulasan-ulasannya terhadap rancangan buku yang muncul belakangan sangat membantu saya dalam berpikir tentang penyajian argumen saya. Untuk berbagai-bagai bentuk bantuan di Bay Area, saya berterimakasih kepada Iain Boal, Nancy Peluso, Silvia Tiwon, Jeff Hadler, Hala Nassar, Mizue Aizeki, dan Mary Letterii. Sidang pendengar di Center for Southeast Asian Studies di University
of Wisconsin, Madison, pada akhir 2001 telah mendengarkan uraian versi awal yang masih mentah dari buku ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sana, dan untuk ulasan-ulasan mereka yang mendalam. Terima kasih juga untuk Alfred McCoy, yang bertahun-tahun lalu pernah mengajar saya tentang bagaimana mempelajari masalahmasalah kemiliteran dan kudeta, karena sudah mengundang saya memberi ceramah dan mendorong saya menulis buku ini.

Sesudah naskah awal saya diamkan selama dua tahun agar dapat menyelesaikan pekerjaan saya yang berkaitan dengan pengalaman para korban kekerasan massal 1965-66 di Indonesia, pada awal 2004 saat di University of British Columbia saya kembali ke naskah tersebut. Saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di jurusan sejarah, Steven Lee yang memberikan ulasan terhadap rancangan keseluruhan buku, dan Erik Kwakkel untuk bantuannya dalam hal kata-kata Belanda. Terima kasih pula kepada Brad Simpson dari University of Maryland, yang membagikan pengetahuannya tentang dokumen-dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat mengenai Indonesia; dan David Webster, lulusan program doktoral dari University of British Columbia, yang membagikan pengetahuannya tentang dokumen-dokumen resmi pemerintah Kanada. Saya sangat berutang budi kepada dua pengulas tanpa nama yang dengan murah hati telah memberikan pujian mereka bahkan sesudah mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengoreksi sangat banyak kesalahan dalam naskah saya dan mengajukan bantahan terhadap uraian-uraian saya. Saya harap kesabaran mereka ketika menuliskan ulasan-ulasan yang sedemikian kritis dan rinci itu telah saya imbangi dengan perbaikan-perbaikan yang akan mereka temukan dalam buku ini. Sejak awal 2000 saya melakukan penelitian tentang peristiwa 1965-66 dengan sekelompok peneliti yang tergabung dalam Jaringan Kerja Budaya di Jakarta. Buku ini tumbuh dari penelitian kami bersama dan pendirian lembaga kami, Institut Sejarah Sosial Indonesia. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan berikut ini kiranya tidak layak, oleh karena buku ini sebagian merupakan milik mereka, yaitu: Hilmar Farid, Agung Putri, Razif, Muhammad Fauzi, Rinto Tri Hasworo, Andre Liem, Grace Leksana, Th .J. Erlijna, Yayan Wiludiharto, Alit Ambara, B.I. Purwantari,
dan Pitono Adhi. Dua penggembala para budayawan muda di Garuda, Dolorosa Sinaga dan Arjuna Hutagalung, telah memberikan ruang kerja untuk penelitian kami dan ruang terbuka yang teduh di tengah-tengah megalopolis yang hiruk-pikuk sebagai tempat kami bersantai. Johan Abe dan Maryatun terus memberi bantuan tanpa kenal lelah. Pasangan hidup saya selama tiga belas tahun terakhir, Ayu Ratih, telah memandu saya dalam menulis sejarah Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa penulisan sejarah hanyalah satu bagian dari kehidupan aktif yang berjalinan erat dengan kehidupan banyak orang lain. Saya beruntung sudah berada sangat dekat dengan suri teladan sikap kritis dan hangat dalam berhubungan dengan dunia ini.


       Bagi sejarawan yang ingin memahami perjalanan sejarah Indonesia modern, hal yang terkadang menimbulkan rasa frustrasi ialah justru karena kejadian yang paling misterius ternyata merupakan salah satu babak kejadian yang terpenting. Pada dini hari 1 Oktober 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani dan lima orang staf umumnya diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jenderal lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Tiba di areal perkebunan beberapa saat kemudian pada pagi hari itu, mereka membunuh tiga jenderal lainnya dan melempar enam jasad mereka ke sebuah sumur mati. Seorang letnan, yang salah tangkap dari rumah jenderal ketujuh yang lolos dari penculikan, menemui nasib dilempar ke dasar sumur yang sama. Pagi hari itu juga orang-orang di balik peristiwa pembunuhan ini pun menduduki stasiun pusat Radio Republik Indonesia (RRI), dan melalui udara menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Sukarno.


Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi Presiden dari komplotan jenderal kanan yang akan melancarkan kudeta. Mereka menyebut nama pemimpin mereka, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggungjawab mengawal Presiden, dan menamai gerakan mereka Gerakan 30 September (selanjutnya disebut sebagai G-30-S). Dalam sebuah unjuk kekuatan, ratusan prajurit pendukung G-30-S menduduki Lapangan Merdeka (sekarang Lapangan Monas) di pusat kota. Lalu pada sore dan petang hari 1 Oktober, seperti menanggapi isyarat dari Jakarta, beberapa pasukan di Jawa Tengah menculik lima perwira pimpinan mereka. Kesulitan memahami G-30-S antara lain karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan tidak adanya Yani, Mayor Jenderal Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G-30-S meninggalkan stasiun RRI dan Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama dua belas jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah, G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Pimpinan G-30-S bahkan belum sempat mengadakan konferensi pers dan tampil memperlihatkan diri di depan kamera para fotografer. Kendati bernapas pendek, G-30-S mempunyai dampak sejarah yang penting. Ia
 menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno, sekaligus bermulanya masa kekuasaan Suharto. Sampai saat itu Sukarno merupakan satu-satunya pemimpin nasional yang paling terkemuka selama dua dasawarsa lebih, yaitu dari sejak ia bersama pemimpin nasional lain, Mohammad Hatta, pada 1945 mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia satu-satunya presiden negara-bangsa baru itu. Dengan
karisma, kefasihan lidah, dan patriotismenya yang menggelora, ia tetap sangat populer di tengah-tengah semua kekacauan politik dan salah urus perekonomian pascakemerdekaan. Sampai 1965 kedudukannya sebagai presiden tidak tergoyahkan. Sebagai bukti popularitasnya, baik G-30-S maupun Mayor Jenderal Suharto berdalih bahwa segala tindakan yang mereka lakukan merupakan langkah untuk membela Sukarno. Tidak


ada pihak mana pun yang berani memperlihatkan pembangkangannya terhadap Sukarno. Suharto menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Sukarno, sambil melambungkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambilalihan kekuasaan negara oleh Suharto secara bertahap, yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Kedua belah pihak tidak berani menunjukkan ketidaksetiaan terhadap presiden. Jika bagi Presiden Sukarno aksi G-30-S itu sendiri disebutnya sebagai “riak kecil di tengah samudra besar Revolusi [nasional Indonesia],” sebuah peristiwa kecil yang dapat diselesaikan dengan tenang tanpa menimbulkan guncangan besar terhadap struktur kekuasaan, bagi Suharto peristiwa itu merupakan tsunami pengkhianatan dan kejahatan, yang menyingkapkan adanya kesalahan yang sangat besar pada pemerintahan Sukarno.1 Suharto menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi G-30-S, dan selanjutnya menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan partai itu. Tentara Suharto menangkapi satu setengah juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat dalam G-30-S.2 Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk di abad keduapuluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafi liasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966.3 Dalam suasana darurat nasional tahap demi tahap Suharto merebut kekuasaan Sukarno dan menempatkan dirinya sebagai presiden de facto (dengan wewenang memecat dan mengangkat para menteri) sampai Maret 1966. Gerakan 30 September, sebagai titik berangkat rangkaian kejadian berkait kelindan yang bermuara pada pembunuhan massal dan tiga puluh dua tahun kediktatoran, merupakan salah satu di antara kejadian-kejadian penting dalam sejarah Indonesia, setara dengan pergantian kekuasaan negara yang terjadi sebelum dan sesudahnya: proklamasi kemerdekaan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, dan lengsernya Suharto pada 21 Mei 1998. Bagi kalangan sejarawan, G-30-S tetap merupakan misteri. Versi resmi rezim Suharto – bahwa G-30-S adalah percobaan kudeta PKI – tidak cukup meyakinkan. Sukar dipercaya bahwa partai politik yang beranggotakan orang sipil semata-mata dapat memimpin sebuah operasi militer. Bagaimana mungkin orang sipil dapat memerintah personil militer untuk melaksanakan keinginan mereka? Bagaimana mungkin sebuah partai yang terorganisasi dengan baik, dengan reputasi sebagai partai yang berdisiplin tinggi, merencanakan tindak amatiran semacam itu? Mengapa partai komunis yang dipimpin prinsip-prinsip revolusi Leninis mau berkomplot dalam putsch oleh sepasukan tentara? Mengapa partai politik yang sedang tumbuh kuat di pentas politik terbuka memilih aksi konspirasi? Agaknya tak ada alasan ke arah sana. Di pihak lain, sukar dipercaya bahwa G-30-S – seperti dinyatakannya dalam siaran radio yang pertama – “semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat,” karena memang ada beberapa tokoh PKI yang jelas ikut memimpin G-30-S bersama beberapa orang perwira militer. Sejak hari-hari pertama Oktober 1965, masalah siapa dalang di belakang peristiwa ini telah menjadi perdebatan yang tak kunjung reda. Apakah para perwira militer itu bertindak sendiri, sebagaimana yang mereka nyatakan, dan kemudian mengundang atau bahkan menipu beberapa tokoh PKI agar membantu mereka? Ataukah, justru PKI yang menggunakan sementara perwira militer ini sebagai alat pelaksana rencana mereka, sebagaimana yang dikatakan Suharto? Atau, adakah semacam modus vivendi antara para perwira militer tersebut dan PKI? Perdebatan juga timbul di sekitar hubungan Suharto dengan G-30-S. Bukti-bukti tidak langsung memberi kesan bahwa para perencana G-30-S setidaknya mengharapkan dukungan Suharto; mereka tidak mencantumkan Suharto dalam daftar jenderal yang akan diculik, dan juga tidak menempatkan pasukan di sekeliling markasnya. Dua perwira di antara pimpinan G-30-S adalah sahabat-sahabat pribadi Suharto. Salah seorang, yaitu Kolonel Abdul Latief, mengaku memberi tahu Suharto tentang G-30-S sebelumnya dan mendapat restu darinya secara diamdiam. Benarkah Suharto sudah diberitahu sebelumnya? Informasi apa yang diberikan G-30-S kepadanya? Apa tanggapan Suharto terhadap informasi itu? Apakah ia menjanjikan dukungan atau melangkah lebih jauh dan membantu merencanakan operasi G-30-S? Apakah ia dengan licik menelikung G-30-S agar dapat naik ke tampuk kekuasaan? Sampai sekarang dokumen utama yang ditinggalkan oleh G-30-S hanyalah empat pernyataan yang disiarkan RRI pusat pada pagi dan siang hari 1 Oktober 1965. Pernyataan-pernyataan itu menampilkan wajah G-30-S di depan publik dan tentu saja tidak mengungkap pengorganisasian di balik layar dan tujuan yang mendasarinya. Sesudah tertangkap, para pimpinan kunci G-30-S tidak mengungkap banyak hal. Kesaksian mereka di depan pengadilan yang dikenal sebagai Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) lebih mencerminkan keterdesakan sangat untuk menolak segala dakwaan, ketimbang menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dan mengapa G-30-S dilancarkan. Para terdakwa, dapat dimengerti, memilih tutup mulut, berbohong, tidak sepenuhnya berkata benar, dan menghindar demi melin-dungi diri sendiri dan kawan-kawan mereka, atau melempar kesalahan kepada orang lain. Baik penuntut umum maupun hakim tidak ambil pusing untuk mengorek kesaksian-kesaksian mereka yang saling bertentang-tentangan; pengadilan memang tidak dimaksudkan untuk menyelidiki kebenaran atas peristiwa tersebut. Semua hanyalah pengadilan sandiwara belaka. Tidak satu orang pun yang dibawa ke Mahmilub dibebaskan dari tuntutan. Dari lima orang pimpinan utama G-30-S, kecuali satu orang, semuanya dinyatakan terbukti berkhianat, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi oleh regu tembak, sehingga dengan demikian menutup setiap kemungkinan mereka muncul kembali dengan keterangan baru yang lebih rinci dan akurat tentang gerakan mereka.4 Satu-satunya pemimpin kunci G-30-S yang lolos dari regu tembak, yaitu Kolonel Abdul Latief, menolak menjelaskan G-30-S secara rinci. Ketika akhirnya diajukan ke depan pengadilan pada 1978, sesudah bertahun-tahun dikurung dalam sel isolasi, ia juga tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan bagaimana mereka mengorganisasi G-30-S. Pidato pembelaannya menjadi terkenal dan tersebar luas karena satu pernyataannya yang mengejutkan bahwa ia telah memberi tahu Suharto tentang gerakan itu sebelumnya. Arti penting pernyataan itu lalu menutupi kenyataan bahwa Latief tidak menceritakan barang sedikit pun
tentang G-30-S itu sendiri. Sebagian besar pidato pembelaannya tercurah pada cekcok yang relatif remeh-temeh tentang keterangan para saksi, atau pada penje-lasan riwayat hidupnya untuk membuktikan diri sebagai prajurit yang patriotik. Sesudah 1978, Latief tidak pernah menyimpang dari pembelaannya dan juga tidak pernah mengurai lebih lanjut pernyataan- pernyataannya. Bahkan juga sesudah dibebaskan dari penjara pada 1998, ia tidak memberikan keterangan baru satu patah kata pun.5 Gerakan 30 September dengan begitu telah menghamparkan sebuah misteri tak terpecahkan bagi para sejarawan. Bukti-bukti yang terbatas adanya kebanyakan tidak dapat diandalkan. Angkatan Darat merekayasa sebagian besar bukti ketika menyulut kampanye anti-PKI dalam bulan-bulan setelah G-30-S, termasuk cerita tentang para pengikut PKI yang menyiksa dan menyilet tubuh para jenderal sambil menari-nari telanjang.6 Terbitan-terbitan yang didukung rezim Suharto bersandar pada laporan interogasi para tapol, yang setidak-tidaknya beberapa di antara mereka telah disiksa atau diancam akan disiksa. Banyak di antara korban teror militer yang selamat tetap takut untuk berbicara terus terang dan jujur. Kedua belah pihak, baik yang kalah (para peserta G-30-S) maupun yang menang (para perwira Suharto), tidak memberikan keterangan yang layak dipercaya. Hampir semua kesaksian pribadi dan dokumen tertulis dari akhir 1965 dan selanjutnya tampaknya sengaja dibuat untuk menyesatkan, mengaburkan, atau menipu. Oleh karena G-30-S dan pembasmiannya merupakan tindakantindakan yang dirancang secara rahasia oleh para perwira militer, agen intelijen, dan agen ganda, sumber-sumber informasi yang lazim dipakai sejarawan – surat kabar, majalah, dokumen pemerintah, dan pamfl et – tidak banyak membantu. Dalam buku teksnya tentang sejarah Indonesia, Merle Ricklefs menulis bahwa “ruwetnya panggung politik” pada 1965 dan “banyaknya bukti-bukti yang mencurigakan” menyebabkan
penyimpulan tegas mengenai G-30-S hampir tidak mungkin.7 Rekan-rekannya sesama sejarawan asal Australia, Robert Cribb dan Colin Brown, berpendapat bahwa “alur kejadian yang tepat” itu “diselubungiketidakpastian.” Menjelang G-30-S terjadi, “desas-desus, kabar burung, dan penyesatan berita yang disengaja menyesaki udara.”8 Kebanyakan sejarawan yang menulis mengenai Indonesia dan berusaha memecahkan misteri ini mengaku tidak begitu yakin dengan penjelasan yang mereka tawarkan.
Gerakan 30 September adalah sebuah misteri pembunuhan yang pemecahannya akan membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. Hal-hal yang dipertaruhkan dalam “kontroversi tentang dalang” sungguh besar. Rezim Suharto membenarkan tindakan represi berdarahnya terhadap PKI dengan menekankan bahwa partai itulah yang memulai dan mengorganisasi G-30-S. Walaupun aksi-aksi pada 1 Oktober tersebut tak lebih dari pemberontakan berskala kecil dan




0 komentar:

Posting Komentar